Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menghadiri sekaligus memberikan sambutan penutup pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2025, yang diselenggarakan Dewan Adat Dayak (DAD) Prov. Kalbar, bertempat di Hotel Kini Pontianak, pada Sabtu (6/12/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti dua isu utama yang diangkat oleh Ketua DAD, yakni mengenai biaya operasional DAD dan pembangunan Rumah Radakng.
Dirinya secara terbuka menyatakan persetujuannya untuk mendukung biaya operasional DAD. “Saya akan tindak lanjuti untuk yang pertama. DAD untuk biaya operasional, bukan untuk biaya pribadi, tapi biaya operasional untuk organisasi berjalan,” ujar Gubernur.
Meskipun menyatakan kesiapan, Gubernur juga memberikan catatan bahwa harus ada persyaratan yang dipenuhi, dan tindak lanjut ini akan dilakukan secara hati-hati tanpa perlu ‘digoreng’ di media sosial.
Komitmen kedua adalah terkait pengelolaan Rumah Radakng sampai saat ini dikelola Pemprov. Gubernur menyatakan dukungan penuh, bahkan menekankan bahwa Rumah Radakng sebaiknya memang dikelola oleh DAD. Ia berjanji akan menindaklanjuti regulasinya.
“Kalau regulasinya sudah nggak masalah, insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini, itu sudah saya tindak lanjuti dan di Januari sudah dikelola sepenuhnya oleh DAD,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Mempawah dua periode tersebut juga menyampaikan pesan mendalam mengenai persatuan di Kalimantan Barat, yang dihuni oleh tiga suku besar: Melayu, Dayak, dan Tionghoa, serta 24 paguyuban suku.
”Intinya bagaimana kita bersatu untuk membangun Kalimantan Barat yang kita cintai ini,” seru Gubernur Ria Norsan. Ia mengimbau agar segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” jelasnya. Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan, terutama dengan adanya pengalaman kerentanan konflik di Kalbar.
Ia menyarankan agar hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan secara internal tidak langsung dibawa ke media sosial, karena hal itu berpotensi memicu masalah dan melibatkan pihak yang tidak mengetahui akar permasalahannya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Kalbar juga menyinggung kunjungannya dan kemungkinan penyampaian isu-isu strategis, termasuk masalah lahan sosial/hutan sosial di Kalimantan Barat kepada Bapak Mayjen TNI Edi Kristanto dari Agrinas.
“Saya sudah minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengusahakan agar lahan 2 hektar bagi masyarakat untuk kebun sawit tidak diganggu, karena hal itu merupakan mata pencaharian utama masyarakat,” tandasnya.(*/rfa/ica)
