Terima Seruan Aksi Mahasiswa, Harisson Sampaikan Komitmen Pembangunan di Kalimantan Barat

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, menerima seruan aksi mahasiswa yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).

Aspirasi mahasiswa tersebut turut disambut oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Aksi berjalan damai dan dialog dilanjutkan di Ruang Balairungsari, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, guna menyerap langsung berbagai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengutamakan langkah-langkah berbasis skala prioritas.

“Gubernur akan tetap memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Barat,” tegas Harisson.

Harisson menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat tahun 2026 sebesar Rp522 miliar, sehingga berdampak pada turunnya APBD Provinsi Kalbar dari Rp6,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun.

Rincian pemotongan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH): berkurang Rp151 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU): berkurang Rp337 miliar.

Terkait penyerapan anggaran yang dinilai lambat, Harisson menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh proses perencanaan fisik proyek yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama.

Ia mencontohkan pembangunan jalan dari Sukadana ke Teluk Batang yang memerlukan waktu beberapa bulan untuk penyusunan dokumen perencanaan.

“Setelah dokumen perencanaan selesai, barulah konstruksi dapat dilelang dan dikerjakan kontraktor sekitar September atau Oktober. Biasanya penyelesaian membutuhkan empat bulan, sehingga pekerjaan baru tuntas pada akhir Desember. Pembayaran pun hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai,” jelasnya.

Karena skema tersebut, penyerapan anggaran baru terlihat meningkat pada akhir tahun dan terkesan lambat pada periode sebelumnya.

Harisson juga mengungkapkan adanya dana yang telah diserahkan ke pemerintah daerah namun tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Itu yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (*)