Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (24/11/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, S.S., M.M., bersama sejumlah anggota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas agenda kunjungan ini.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, kami menyampaikan selamat datang kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komite II DPD RI. Kehadiran Bapak/Ibu memiliki arti strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah terkait implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia dengan luas 14,7 juta hektare, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, serta didominasi kawasan hutan dan lahan gambut yang luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014, terdapat sekitar 8.389.600 hektare kawasan hutan, atau 57,14% dari total luas wilayah.
Lebih lanjut, Gubernur Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan visi pembangunan daerah yaitu:
“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.”
Visi tersebut dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029, dimana misi ke-9 memprioritaskan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Kami berharap diskusi hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat dan memperkuat langkah-langkah implementasi kebijakan perlindungan lingkungan,” harap Gubernur.
Ia juga berharap kunjungan ini mampu memperkuat komitmen dan dukungan pusat bagi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid, dalam kesempatan yang sama menilai bahwa Kalimantan Barat menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, terutama terkait penyusutan kawasan hutan.
“Penyusutan kawasan hutan terjadi akibat alih fungsi lahan secara masif tanpa kajian lingkungan yang memadai, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan,” ujarnya.
Menurutnya, pembukaan lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan memicu bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, hingga kebakaran hutan. Ia juga menegaskan bahwa perubahan iklim memperburuk kondisi tersebut dan berdampak pada produktivitas pertanian, penyediaan air bersih, hingga kesehatan masyarakat.
“UU PPLH harus diimplementasikan dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial agar hak lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat dapat terwujud,” tegasnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan dialog dan penyampaian rekomendasi sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Barat. (*/irf/ic)
