Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M.M.H., menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Pendopo Gubernur, (14/11/2025) malam. Acara ini merupakan puncak dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalbar Tahun 2025, sebuah acara puncak dari proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar. Acara ini menegaskan komitmen daerah terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Ria Norsan, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh para pemenang yang meraih penghargaan atas capaian terbaik dalam pengelolaan informasi publik.
Gubernur juga menyoroti adanya beberapa poin kunci mengenai perkembangan keterbukaan informasi di Kalbar.
Bahwa, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif.
“Tentu capaian ini menjadi bukti bahwa semangat transparansi telah mengakar kuat sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut, dukungan dari tingkat pusat menjadi pendorong bagi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus berinovasi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kemudian, peningkatan kualitas keterbukaan ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang semakin tinggi.
“Oleh karena itu, badan publik didorong untuk menghadirkan inovasi yang lebih cepat, tepat, efisien, dan akurat, menjadikan inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga, Norsan memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalbar yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten, yang berujung pada acara puncak penganugerahan ini.
“Penghargaan yang diberikan diharapkan berfungsi sebagai motivasi bagi para penerima untuk bekerja lebih baik dan lebih informatif di masa mendatang. Menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya. Dan terus berinovasi dan membuka informasi publik, menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan,” tandasnya.
Melalui komitmen ini, diharapkan tercapai pelayanan optimal yang memberikan dampak nyata, serta meningkatkan kepercayaan publik, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua KI Kalbar, M. Darussalam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Gubernur atas fasilitas serta dukungan yang diberikan, sehingga acara dan seluruh rangkaian Monev dapat terlaksana dengan baik.
M. Darussalam memaparkan bahwa program Monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak 2018. Konsistensi ini dipertahankan bahkan dalam berbagai kondisi, termasuk saat kondisi COVID-19 maupun kondisi efisiensi, sebagai upaya untuk menjamin akses informasi yang baik kepada publik.
”Ini merupakan amanah dari undang-undang untuk mewujudkan, memastikan, dan menjamin bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi Badan Publik dapat dilaksanakan, sehingga memberikan akses informasi yang baik kepada publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada Monev tahun 2025, KI Kalbar menyasar 168 Badan Publik yang terdiri dari 6 kategori. Partisipasi Badan Publik yang melakukan submit mencapai 87,50%.
Dari total partisipan, beliau melaporkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 77 Badan Publik (sekitar 45,5%) telah mencapai kategori Informatif.
Hanya 33 Badan Publik (sekitar 19%) yang dikategorikan Belum Informatif.
”Alhamdulillah, angka tersebut menunjukkan kenaikan atau peningkatan dari pelaksanaan Monev dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Darusalam.
Lebih lanjut, Darusalam menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam aspek kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa “kemiskinan informasi itu salah satu penyebab daripada kemiskinan”.
Keterbatasan akses informasi, khususnya di daerah, dapat menghambat masyarakat untuk mengakses informasi penting seperti dunia usaha, dunia kerja, sumber daya, hingga sumber daya modal.
Oleh karena itu, ia memandang keterbukaan informasi Badan Publik sebagai salah satu aspek penting untuk mencapai kesejahteraan.
Selain Monev, Ketua KI Kalbar juga melaporkan perkembangan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Setelah sempat berada di peringkat 16 pada tahun 2023, IKIP Kalbar berhasil melonjak ke
”Saya berharap, dengan kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat di acara tersebut, peringkat IKIP Kalbar pada tahun 2025 dapat ditingkatkan lagi ke posisi yang lebih baik,” timpalnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, yang hadir secara langsung pada malam penganugerahan, menyampaikan apresiasi atas perkembangan pesat dalam keterbukaan informasi di Kalbar. Kunjungan ini sekaligus menjawab harapan dari Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, yang sebelumnya meminta “sedikit bocoran” mengenai kondisi IKIP Kalbar 2025.
Donny Yoesgiantoro secara khusus memuji kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kalbar yang melonjak tajam dalam dua tahun terakhir.
Kalbar berhasil naik dari peringkat 16 nasional pada tahun 2023 menjadi peringkat 3 nasional pada tahun 2024.
Pencapaian ini menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan pelaksanaan keterbukaan informasi yang terbaik di Indonesia.
”Kalbar ini sangat luar biasa. Dari nomor 16 tahun 2023, melonjak naik menjadi nomor 3 tahun 2024. Artinya, Bapak Ibu telah melampaui separuh dari target yang kita berikan, yaitu berada di 10 besar,” ungkap Donny Yoesgiantoro.
Meskipun telah mencapai peringkat tinggi, Ketua KIP mengingatkan agar KI Kalbar tidak berpuas diri. Beliau menekankan pentingnya mempertahankan konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh seluruh Badan Publik di Kalbar.
”Tugas Bapak Ibu sekalian untuk mempertahankan dan juga meningkatkan lagi ke depan,” tandasnya.
Ketua KIP sendiri pada tahun 2025 disibukkan dengan berbagai upaya penguatan sinergi dan rencana pembentukan klaster badan publik, termasuk klaster pertahanan dan keamanan, yang bertujuan meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional.(*/rfa/nzr)
