Cornelis Minta Aturan Penganggaran Antara Pusat dan Daerah Harus Jelas

 

KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Komisi XII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi ‎Nasional diruang rapat Komisi XII DPR RI, ‎Gedung Nusantara l Lantai I Jakarta pada Rabu, 12 November 2025 ‎Pukul 10.00 WIB.

Rapat dengar pendapat dengan agenda ‎sosialisasi dan implementasi PP KEN Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional tersebut dihadiri oleh salah satu anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat 1, DR. (HC) Drs. Cornelis M.H.

Dalam rapat tadi, saya menyarankan pentingnya kejelasan aturan-aturan dalam penganggaran antara Pusat dan Daerah Harus Jelas supaya mereka yang di bawah seperti Provinsi, Kabupaten/Kota bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif,” kata Cornelis.

Kenapa aturan-aturan penganggaran itu harus jelas,” lanjut Cornelis, karena pemerintah daerah itu dalam Undang-Undang ada urusan wajib dan ada urusan pilihan.

Cornelis menekankan bahwa kejelasan aturan akan memudahkan penganggaran, karena penggunaan anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang sudah dirinci penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi temuan di kemudian hari, aturan-aturan penganggaran itu harus jelas,” kata Cornelis lagi.

Cornelis mengatakan, bahwa kita harus memegang prinsip kehati-hatian supaya pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dapat menjalankan tugasnya dengan dasar hukum yang kuat.

Ia mengharapkan, apa yang sudah direncakan ini bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan baik dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak membuat tumpang tindih dalam penganggaran.

Kalau aturan penganggaran itu jelas, pemerintah juga semakin mudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

” Kalau kita di parlemen hanya menyetujui saja program-program pemerintah tersebut,” tutup Cornelis. (*)