Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis minta adanya kejelasan aturan dalam pelaksanaan kebijakan energi yang melibatkan pemerintah daerah.
Cornelis menegaskan bahwa peran provinsi, kabupaten dan kota perlu diatur secara jelas agar pelaksanaan program yang berkaitan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) dapat berjalan efektif.
“Saya menyarankan aturan-aturan yang dimasukkan di kegiatan harus jelas supaya mereka, kabupaten, kota, provinsi bisa melaksanakan tugas-tugas ini,” ungkap Cornelis usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, aturan yang kabur bisa membuat daerah kesulitan dalam menyusun penganggaran, sebab penggunaan anggaran daerah sangat bergantung pada regulasi dari pemerintah pusat.
Selain itu Cornelis juga menekankan prinsip kehati-hatian dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan energi didaerah tidak menimbulkan tumpang-tindih.
Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini minta Dewan Energi Nasional dapat memastikan aturan pelaksanaan disusun secara jelas sehingga pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam bertindak.
“Kita harus memegang prinsip kehati-hatian supaya kabupaten, kota dan provinsi menjalankan tugas ini dengan dasar hukum yang kuat,” ungkapnya.
Cornelis berharap siergi yang baik antara pusat dan daerah, kebijakan energi nasional dapat terlaksana secara efisien dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
