Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Bantuan pangan untuk alokasi Oktober hingga November 2025 resmi diluncurkan Bulog Sanggau, Kamis (30/10/2025) di halaman kantor Bulog Sanggau.
Wakil Bupati (Wabup) Sanggau, Susana Herpena menyambut baik bantuan yang akan menyasar sekitar 21 ribu penerima manfaat se-Kabupaten Sanggau itu.
“Saya sangat mengapresiasi kepada Bulog Sanggau, karena program ini yang dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan pangan warga. Ini kolaborasi kita bersama Bulog untuk memastikan sembako tersedia, terutama bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu menjadi prioritas,” kata Wabup Susana.
Namun ia meminta dalam pendistribusian bantuan harus benar-benar tepat sasaran. Susana meminta data-data penerima bantuan dievaluasi.
“Saya sudah menerima banyak laporan dari masyarakat melalui pesan pribadi terkait penerima yang belum mendapat bantuan. Karena itu, saya minta Bulog dan Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan evaluasi data kembali,” tegas Susana.
Selain itu, Wabup juga menyinggung soal pengawasan distribusi bahan pangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat dan Forkopimda untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan.
“Saya sudah mendapat informasi ada indikasi pembelian skala besar oleh oknum tertentu. Jika terbukti, akan kita tindak tegas karena bantuan ini harus diterima masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sanggau Kartika mengatakan bantuan yang diberikan berupa 10 kilo gram beras dan dua liter minyak goreng per bulan untuk masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sanggau mencapai 21.796 keluarga penerima manfaat. Data penerima ini sepenuhnya mengacu pada hasil verifikasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui sistem data terpadu kesejahteraan sosial.
“Kami dari Bulog hanya menyalurkan bantuan sesuai data yang diberikan oleh Bapanas. Namun, jika di lapangan ditemukan penerima yang sudah tergolong mampu, maka bisa dilakukan penggantian sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Selain itu, pelaksanaan program ini turut melibatkan pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Aparat desa memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat di lapangan.
“Kami bekerja sama dengan perangkat desa karena mereka paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Selain itu, kami juga menyiapkan data cadangan agar dapat segera mengganti penerima bila ditemukan ketidaksesuaian,” pungkasnya. (Ram)
