Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf dan Beberapa Kepala OPD Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima Aksi Damai dari Mahasiswa SOLMADAPAR yang menyuarakan dukungan untuk Para Petani Kalbar di Hari Tani Nasional pada hari ini, di Selasar depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (24/9/2025).
Gubernur Ria Norsan bersedia menemui beberapa orang perwakilan peserta aksi yang merupakan Mahasiswa dari berbagai jurusan dan kampus di Kalbar yang tergabung dalam organisasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) Kalimantan Barat dan juga mengatasnamakan dirinya sebagai Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Barat.
Dengan duduk bersila, Gubernur Kalimantan Barat melakukan diskusi dan berdialog memenuhi permintaan dari Peserta Aksi yang menuntut kesejahteraan bagi para Petani di Kalimantan Barat, mengingat pada hari ini merupakan Hari Tani Nasional dimana ada beberapa tuntutan yang diharapkan dapat disetujui dan dipenuhi oleh Gubernur Kalimantan Barat.
Adapun Nota Kesepakatan yang menjadi tuntutan skala Nasional oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Barat, diantaranya, Pertama, Menyelesaikan Konflik Agraria yang sedang dihadapi oleh anggota SPI yang dialami Petani Indonesia, kemudian Kedua, Hutan Negara jadi objek TORA, Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dilaksanakan oleh Satgas PKH dijadikan obyek TORA, Selanjutnya Ketiga, Tanah Negara yang dikuasai Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan serta Perusahaan Pengembang menjadi obyek TORA, Keempat, Revisi Perpres Percepatan Reforma Agraria, nomor 62 Tahun 2023 untuk kedaulatan pangan, dan peningkatan kesejahteraan Petani dan masyarakat desa.
Selanjutnya Kelima, meminta membentuk Dewan Nasional untuk pelaksanaan reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani, Merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Keenam, Revisi UU Kehutanan, Reformasi Agraria dan Revisi UU Koperasi untuk perwujudan Reforma Agraria, dan Kedaulatan Pangan,
Ketujuh, Membentuk UU Masyarakat Adat untuk penguatan masyarakat adat, kedelapan, meminta mencabut UU Cipta Kerja yang menyebabkan ketimpangan agraria dan menghalangi pelaksanaan reforma agraria.
Kemudian tuntutan skala daerah terdiri dari pertama, libatkan SPI dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan mitra pemda dalam pelaksanaan reforma agraria, kedua, Pemerintah daerah harus membuat program perencanaan dan anggaran Reforma Agraria, ketiga Buat Perda yang mengatur pelaksanaan reforma agraria, keempat, Hentikan Intimidasi, Kriminalisasi, dan diskriminasi, terhadap petani di Kalimantan Barat.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat sudah sangat memperhatikan kondisi Para Petani di Indonesia, dimana Presiden Prabowo di awal bulan Juni lalu datang ke Kalbar di Kabupaten Bengkayang untuk memanen jagung dan hasilnya telah dijadikan komoditi ekspor, Presiden pada waktu itu juga memberikan bantuan kepada para petani.
Selain itu dirinya pernah mendampingi Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan Panen Raya di Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara, jadi perhatian Pemerintah Pusat terhadap pertanian dan bahan pangan sangat besar, untuk itu kita harus mendukung program pertanian dan bahan pangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini.
Terkait Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Ria Norsan mengatakan bahwa dirinya adalah selaku Ketua dari Gugus Tugas Reforma Agraria tersebut, sedangkan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar sebagai Ketua Hariannya, tentunya nanti akan kita evaluasi kedepannya.
Dari pertemuan tersebut Gubernur Ria Norsan mengajak rekan – rekan Mahasiswa untuk mengadakan kegiatan dialog khusus permasalahan ini, agar permasalahan – permasalahan atau kebijakan yang belum tersosialisasikan dapat kita bahas dan mendapat masukan yang lebih baik lagi agar menghasilkan kebijakan yang positif dan didukung oleh semua pihak.(*/sma/nzr)
