Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa situasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi aman dan kondusif, meski di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berlangsung tertib dan damai, termasuk di daerah yang sempat diduga tidak menggelar aksi.
“Saya pikir Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni infrastruktur jalan. Tahun ini, Pemprov Kalbar telah menganggarkan Rp. 475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang dibagi ke 13 kawasan kota.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran mengingat lebih dari 60% jalan kabupaten mengalami kerusakan.
“Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, karena kondisi jalan memang berat dan dana terbatas,” jelasnya.
Selain itu, Norsan juga menyoroti penanganan pertambangan tanpa izin (PETI). Terkait PETI, pemerintah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dikatakannya, saat ini baru dua kabupaten yang sudah memiliki WPR, yakni Kab. Ketapang dan Kab. Kapuas Hulu. Hal ini juga dikarenakan proses pengajuan WPR berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita hanya memberikan rekomendasi. Keputusan tetap di pusat melalui Kementerian ESDM,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial. Ia mencontohkan beredarnya kabar palsu mengenai gedung DPR RI yang disebut terbakar.
“Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata tidak benar,” katanya.
Ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menginstruksikan tiga langkah strategis untuk menjaga stabilitas yakni Perkuat Koordinasi dan Komunikasi – Melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dan aparat untuk menyampaikan informasi yang benar serta mencegah penyebaran hoaks, Pendekatan Humanis oleh Aparat – Petugas keamanan diminta menjalankan tugas secara persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi dan Ketersediaan Pelayanan Publik – Pemerintah daerah diminta untuk tetap memberikan pelayanan optimal di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi tanpa terpengaruh situasi politik.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegas Gubernur.
Tak hanya itu, Gubernur Norsan mengajak semua pihak untuk menjaga kolaborasi, memperkuat persaudaraan, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai contoh provinsi yang aman, damai, dan demokratis.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional sehingga abai terhadap tugas utama kita,” tandasnya.(*/rfa/nzr)
