Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kembali menerima orasi dan aksi damai dari beberapa aliansi mahasiswa yang ada di Kalimantan Barat di Ruang Meranti, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025).
Kedatangan mahasiswa – mahasiswa ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan untuk menyampaikan orasi yang berisi tuntutan demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Aksi yang berlangsung tertib dan santun ini diawali dengan orasi dari perwakilan aliansi mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas seperti Untan, UNOSO, dan PGRI. Para mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mencakup berbagai isu krusial.
Ketua HMI Cabang Pontianak, Muhammad Abil, menyayangkan ketidakhadiran pimpinan dewan sejak awal dan menyoroti tunjangan DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat.
“Kami juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengevaluasi kinerja Polda Kalbar. Kami menuntut agar anggota dewan yang melukai hati rakyat dipecat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Menggugat dan GMNI mengecam penggunaan gas air mata oleh aparat dan menuntut pencopotan Kapolresta. Tuntutan lain yang disuarakan adalah evaluasi Satgas PKH, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar, hingga penagihan janji 19 juta lapangan pekerjaan dari pemerintah pusat.
Dari BEM Fakultas Hukum Untan, Darmawati, menyoroti akar masalah kerusuhan yang berasal dari internal wakil rakyat. Ia mendesak pembentukan Majelis Kehormatan Rakyat Independen (MKRI) untuk mengawasi kinerja para legislator.
Tuntutan yang disampaikan secara kolektif oleh mahasiswa antara lain:
• Mencabut tunjangan DPR RI yang dianggap memberatkan rakyat.
• Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
• Menolak kenaikan pajak dan menerapkan PPh 21 bagi anggota dewan.
• Evaluasi kinerja Polda Kalbar terkait kekerasan aparat terhadap mahasiswa.
• Menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah.
• Mendesak pengusutan tuntas kasus perambahan hutan dan tambang ilegal.
• Menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang dianggap rendah.
• Mendesak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
• Memperbaiki infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah di daerah terpencil.
• Mendukung hak masyarakat mengelola ladang berpindah sesuai kearifan lokal.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dan Wakil Gubernur, Krisantus, serta perwakilan Forkopimda, memberikan tanggapan langsung terhadap setiap poin tuntutan mahasiswa.
Diawali dengan Gubernur Ria Norsan, dirinya mengapresiasi aksi damai ini dan memuji mahasiswa karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan santun.
“Kalian seperti anak-anak saya sendiri. Mahasiswa ini sudah seperti anak-anak saya dan menerima aspirasi mereka juga penting terlebih untuk kemajuan Kalbar,” ujar Ria Norsan.
Ria Norsan menekankan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan melalui musyawarah. Mengenai tuntutan, Gubernur memberikan penjelasan rinci yakni terkait UMP yang mana Kalbar selalu naik setiap tahun berdasarkan data BPS.
Kemudian terkait IPM, Norsan mengakui peringkat IPM Kalbar yang rendah, namun berkomitmen untuk meningkatkan IPM dengan fokus pembangunan dari desa ke kota.
“Nah, untuk Infrastruktur, saat ini ada 11 paket pembangunan jalan yang sedang berjalan, dan pemerintah akan terus menggenjot pembangunan jika anggaran memungkinkan. Kemudian Internet, Pemerintah sedang menjajaki kerjasama dengan pengusaha untuk menyediakan akses internet gratis di sekolah dan kampus. Kemudian terkait ketersediaan Lapangan Kerja, Pemerintah berupaya maksimal untuk menarik investor, termasuk pembangunan smelter di Sungai Kunyit dan investasi senilai Rp 80 triliun, untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Wakil Gubernur Krisantus juga menambahkan, bahwa pemerintah provinsi merasa APBD Kalbar yang sangat kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan pembangunan.
“Kita juga harus realistis. APBD Kalbar saat ini hanya Rp 5,9 triliun, sangat jauh jika dibandingkan provinsi di Jawa yang APBD-nya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun,” kata Wakil Gubernur.
Ia juga menyoroti pentingnya mengubah rumus transfer dana pemerintah pusat ke daerah dari berbasis jumlah penduduk menjadi berbasis luas wilayah untuk menjamin pemerataan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyatakan akan mengusulkan tuntutan mahasiswa terkait tunjangan dewan dan UU Perampasan Aset ke pemerintah pusat. Namun akan tetap berusaha menjembatani usulan dari para mahasiswa.
Selanjutnya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, berjanji untuk menginvestigasi insiden kekerasan aparat dan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum.
Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen. TNI Jamalualel menambahkan bahwa untuk penerimaan anggota TNI, pihaknya mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota karena banyak calon dari Kalbar yang tidak memenuhi standar jasmani, namun ia berkomitmen untuk mengupayakan kuota khusus bagi putra-putri daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bersama Forkopimda dan DPRD, menegaskan komitmen mereka untuk terus berdialog dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk mahasiswa, demi mewujudkan visi pembangunan yang adil dan merata. Aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi rakyat dapat disalurkan secara konstruktif, dan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus berbenah dan mengedepankan kepentingan masyarakat.(*/adpim)
