Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat sampaikan jawaban Gubernur Kalimantan Barat terhadap pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna ke 32 masa persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (26/8/2025).
“Saya selaku Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Anggap DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dalam melakukan pembahasan, melakukan penyempurnaan terhadap kualitas dari perubahan APBD Tahun 2025,” ucap Krisantus.
Dirinya juga berharap dengan jawaban yang telah sampaikan, seluruh kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan dapat betul-betul dilaksanakan dan segera untuk di implementasikan.
Krisantus juga mengatakan bahwa jawaban ini merupakan jawaban dari setiap OPD para Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya karena DPRD juga mempertanyakan, memberikan masukan saran dan kritik yang sesuai dengan tupoksi OPD.
“Sehingga yang lebih kompeten untuk mempertanggung jawabkan adalah dinas yang bersangkutan dan jangan sampai setelah dijawab tapi tidak dilaksanakan kedepannya,” tegas Krisantus.
Kemudian pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI ini juga menyoroti pelabuhan kijing, dimana saat ini sudah berfungsi dan tinggal Pelindo memasang Crane.
“Tinggal Pelindo pasang crane maka ini sudah berfungsi dan tentu nanti menjadi pelabuhan ekspor kita sehingga DBH Sawit, DBH tambang tidak lepas ke daerah lain dan itu juga akan berdampak pada transfer pemerintah pusat kepada daerah,” terangnya.
Selanjutnya, Wagub Kalbar juga mengungkapkan bahwa jika pelabuhan kijing sudah berjalan maka sangat berdampak pada wilayah Kalimantan Barat dan banyak multiplayer efek yang ditimbulkan seperti penyerapan tenaga kerja dan lainnya. (*/Irf/irm)
