
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan agenda penting dalam rangka pengisian jabatan struktural dengan menyelenggarakan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, pada Selasa (26/8/2025).
Prosesi pelantikan berdasarkan surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), sebanyak 41 orang pejabat administrator resmi dilantik untuk mengisi jabatan yang kosong, sebagian besar akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Pelantikan ini dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Dirinya menegaskan bahwa jabatan yang diamanahkan merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jangan pernah anggap jabatan ini sebagai hadiah, tetapi sebagai ujian dan tantangan dalam perjalanan karier saudara sebagai abdi negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Norsan juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan profesional, inovatif, dan selaras dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Terkait kondisi fiskal nasional yang semakin menuntut efisiensi, Gubernur juga meminta para pejabat untuk mengelola anggaran secara cermat tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan tiga poin penting kepada para pejabat yang dilantik yakni menempatkan Jabatan adalah amanah, bukan hak mutlak, dan dapat dicabut jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, ia meminta setiap pejabat dituntut untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.
“Mutasi dan rotasi jabatan harus dimaknai sebagai bentuk pembinaan karier dan penyegaran organisasi, bukan sebagai hukuman atau perbedaan status jabatan. Setiap pejabat saya untuk segera mempelajari dan memahami tugas pokok dan fungsi baik secara jabatan maupun organisasi, serta aktif mengembangkan kapasitas diri dalam menghadapi perubahan zaman, terutama dalam bidang teknologi dan informasi”, pintanya.
Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia menekankan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pegawai yang terlibat dalam kasus asusila atau penyalahgunaan narkoba.
“Saya ingin birokrasi di Kalimantan Barat ini bersih dari dua hal tersebut. Kita tidak akan melanjutkan pegawai yang terbukti melanggar aturan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh pejabat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja, serta menciptakan suasana kerja yang solid dan harmonis. Ia juga meminta kepada para kepala perangkat daerah untuk membimbing pejabat yang baru dilantik dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan yang konstruktif.
“Bimbinglah teman-teman kita ini secara baik. Kalau kita membimbing dengan tulus, maka akan tumbuh loyalitas, jiwa penghormatan kepada atasan dan organisasi,” pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.(*/rfa/nzr)