Kamis , 23 Mei 2024
Home / NEWS / Wakil Ketua DPRD Sanggau: AdaYang Sebatang Kara Tak Masuk Daftar Penerima Manfaat Program Pemerintah

Wakil Ketua DPRD Sanggau: AdaYang Sebatang Kara Tak Masuk Daftar Penerima Manfaat Program Pemerintah

Foto—Acam

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Acam menyampaikan kekesalannya karena program bantuan yang diberikan pemerintah tahun 2022 masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Terlebih persoalan ini selalu saja terjadi setiap tahun.

“Tahun ini ada enam bantuan bansos yang dikucurkan pemerintah. Yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), kartu prakerja, BLT DD, BSU (Bantuan Subsidi Upah), BLT Minyak Goreng dan BLT UMKM. Namun sayang disayangkan, bantuan ini belum sepenuhnya tepat sasaran,” katanya, Senin (18/4/2022).

Acam yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sanggau ini menyebut, banyak masyarakat yang datang untuk mengadu kepada dirinya karena tidak mendapat bantuan pemerintah. Sementara secara ekonomi, mereka seharusnya berhak masuk dalam daftar penerima manfaat program pemerintah tersebut.

“Ada yang sebatang kara tidak kelihatan, tidak masuk daftar penerima manfaat program pemerintah. Sementara ada yang dua kali berturut-turut, punya mobil tapi masih dapat bantuan pemerintah. Ini sama saja ada yang bahagia dan ada yang terluka,” ujar Acam.

Menurut dia, belum tepat sasarannya bantuan ini akibat data yang tidak valid. Proses pemuktahiran data yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara berjenjang dari desa, kecamatan dan kabupaten. Dan proses ini harus dikawal, sehingga menghasilkan data yang valid. Karena data kemiskinan itu dinamis, yang pindah, meninggal dunia dan secara ekonomi sudah meningkat, tentu tidak layak lagi menerima bantuan,” ucap Acam.

Menjadi pertanyaan, ia bilang, ketika perbaikan data sudah dilakukan pihak desa, tapi masih ada masyarakat yang tidak lagi berhak, namun masih mendapat bantuan.

“Saya banyak juga teman yang menjadi kepala desa. Menurut apa yang telah disampaikan kepala desa, perbaikan data sudah mereka dilakukan, tapi data tidak berubah. Ini tentu menjadi pertanyaan dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” pungkas Acam. (Ram)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

SK PPPK Bisa Diagunkan ke Bank Kalbar, Segini Dapatnya

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Sebanyak 1597 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari guru, tenaga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *