RS Swasta Terkesan Remehkan Program JKN

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Saat ini, beberapa Rumah Sakit (RS) Swasta di Provinsi Kalbar masih enggan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Seakan-akan mereka (RS Swasta-red) meremehkan program nasional ini,” sesal Tony Kurniadi, Wakil Ketua Komisi V ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/01/2020).

Tony tidak membeberkan nama-nama RS Swasta yang menolak untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tersebut, lantaran hanya mendapat laporan dari pihak terkait.

Ia hanya menyebutkan, kalau RS yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan itu cukup besar dan ternama, khususnya di Kota Pontianak.

Seyogianya, kata Tony, lantaran beroperasi dan melayani masyarakat di Provinsi Kalbar, seluruh RS, termasuk yang swasta, harus turut mendukung program JKN.

“Seluruh RS di Kalbar harus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat” tegas Tony.

JKN ini, kata Tony, merupakan program yang ditelurkan Pemerintah Pusat (Pempus) dan berlaku secara nasional untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

“Makanya, RS yang berada di republik ini, khususnya di Kalbar, tentu harus mendukung donk. Kita tidak ingin ada kesan kalau mereka menganggap ini sebagai hal yang remeh,” ucap Tony.

Program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini kan bukan hanya untuk melayani masyarakat Indonesia kelas dua. “Bukan pula hanya untuk yang termarginalkan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelas Tony.

Ia berharap, masalah masih banyaknya RS Swasta yang enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Bagaimanapun juga, menurut Tony, peran serta RS Swasta dalam program JKN ini sangat diperlukan. Supaya tidak ada lagi kasus peserta JKN yang terlantarkan karena kekurangan tempat tidur, kasur atau fasilitas lainnya.

“Hemat saya, peserta JKN atau pemegang kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, harusnya bisa dirujuk ke semua RS di Kalbar. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Tony.

*Tolak Kenaikan Iuran JKN

Selain menyoroti sikap RS Swasta yang terkesan mengabaikan program pemerintah, Tony juga menyoroti rencana kenaikan iuran JKN Kelas III.

“Saya tegas menolak kenaikan iuran JKN Kelas III. Kalau perlu Kelas III itu ditanggung negara, karena kesehatan itu merupakan hak setiap warga yang harus diberikan negara,” kata Tony.

Bahkan Tony lebih setuju kalau iuran di semua kelas tidak dinaikkan. “Kalaupun harus naik, tidak bisa dihindari lagi, maka Kelas III yang harus kita amankan,” ucapnya.

Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini menilai, kenaikan iuran JKN Kelas III akan sangat memberatkan sebagian besar masyarakat, bukan hanya di Kalbar, tetapi di seluruh Indonesia.

Makanya saat workshop nasional kemarin, tambah Tony, PAN sudah tegas menolak kenaikan iuran JKN untuk Kelas III.(dik)