Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SAMBAS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Kabupaten Sambas, Senin (9/9) pagi mengelar aksi damai bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sambas.
Sejumlah tuntutan disampaikan massa dalam aksi ini diantaranya, meminta Pemkab Sambas untuk segera membentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) di Kabupaten Sambas.
Dalam aksi ini massa juga membentangkan sejumlah spanduk berisikan sejumlah tuntutan.
Petisi aksi unjuk rasa pergerakan mahasiswa Kabupaten Sambas itu kemudian diserahkan pada anggota Dewan Sambas yang baru dilantik. Penandatanganan petisi itu, bergulir hingga ke 45 anggota dewan sambas.
Salah satu anggota Dewan asal Partai Gerindra, Anwari Aan merespon aksi mahasiswa tersebut. Ia menyebut bahwa, aksi tersebut patut diapresiasi.
“Tentunya juga, akan menjadi PR bagi anggota dewan kedepannya,” ujarnya.
Tentunya kata Anwari, sebagai anggota DPRD Sambas terpilih dari fraksi Gerindra, berkomitmen memperjuangkan aspirasi Mahasiswa tersebut.
“Yang tentunya pro rakyat, dan saya juga sangat berkomitmen untuk menyelesaikan PR dari Dewan periode 2014-2019 lalu,” janji dia.
Sembilan tuntutan tersebut berbunyi, Menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) yang pro terhadap rakyat dan berkemajuan bagi Kabupaten Sambas.
Menggunakan politik anggaran dengan adil dan bijak transparansi, akuntable dan pro terhadap masyarakat.
Berkomitmen untuk menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kebupaten Sambas secara adil dan bertanggungjawab.
Mengawal dan mengkontrol kebijakan kebijakan pemerintah agar pro rakyat dalam hal hukum agar tidak tumpul ke atas tajam ke bawah.
Komitmen mengawal sambas hebat yang dapat dipertangungjawabkan sesuai janji politik Bupati Sambas Periode 2016-2020.
Komitmen melahirkan APBD 2020 yang merakyat, berkemajuan, transparan dan bertanggungjawab.
Mengusut tuntas persoalan rumah sakit Pratama dan membentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan tersebut, agar bisa difungsikan secara maksimal.
Komitmen untuk mengawal dana hibah agar tidak disalahgunakan dalam hal kepentingan politik dan usut tuntas persoalan dana hibah 2017-2018 dan meminta penegak hukum turun tangan.
Segera membentuk KPPAD Kabupaten Sambas. (jon)
