Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengungkapkan terkadang konflik sosial justeru dipicu hal-hal sepele. Hal itu dikatakannya ketika membuka Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Kabupaten Sanggau Tahun 2025, Rabu (19/11/2025) di aula Daranante Kantor Bupati Sanggau.
“Dari hal-hal kecil. Masalah anak di sekolah, kemudian diposting di media sosial. Di keluarga juga misalnya isteri dan suami dari suku yang berbeda. Ketika terjadi pertengkarang kemudian melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Nah ini juga harus diwaspadai,” ujar Susana.
Ia menilai melalui tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dan tim terpadu penanganan konflik sosial, menjadi sentral dan tidak tergantikan. Tim terpadu ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak secara proaktif, serta melakukan pendekatan secara komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.
“Kewaspadaan dini harus kita perkuat dengan membangun sistem pemantauan yang efektif. Kita harus mampu mendeteksi sedini mungkin titik-titik potensi konflik, baik yang bersumber dari isu SARA, sengketa sumber daya, maupun kesenjangan ekonomi dan sosial. Pemerintah daerah di semua level harus aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen masyarakat,” terang Susana.
Apabila konflik terlanjur terjadi, tim terpadu harus bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi. Ia meminta agar protokol penanganan darurat konflik dapat dijalankan oleh semua anggota tim terpadu tanpa adanya tumpang-tindih wewenang atau ego sektoral. Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan lembaga terkait lainnya mutlak diperlukan.
“Pada tahap pemulihan pasca konflik. Tugas kita tidak selesai ketika situasi sudah kondusif. Tahap pemulihan ini menentukan apakah konflik akan meninggalkan luka yang dalam atau menjadi batu pijakan untuk membangun hubungan sosial yang lebih kokoh,” lanjutnya.
Pemerintah daerah, kata Susana, harus memimpin upaya rekonsiliasi, memfasilitasi pertemuan antar pihak yang bertikai, dan memulihkan trauma psikologis korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
“Pemulihan infrastruktur fisik dan ekonomi juga harus menjadi perhatian serius. Bantuan dan program pemberdayaan harus tepat sasaran untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. Hal ini sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau yaitu mewujudkan sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya. (Ram)
