Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot terang-terang mengkritik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan dana transfer daerah 2026. Ia menilai hal tersebut mengganggu transformasi ekonomi di daerah.
Hal itu diungkapkan Yohanes Ontot di hadapan awak media usai membuka acara Beraump Bekudong’k 2025 pada Senin (20/10/2025) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Balai Betomu, Kota Sanggau. Tema yang diangkat adalah “Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Transformasi Ekonomi Berkelanjutan”.
“Dalam perjalanan transformasi ekonomi di daerah ini terganggu akibat kebijakan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak bersinergi, bertentangan. Kebijakan kita sudah menyesuaikan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ada lagi kebijakan baru yang menutup akses itu, Ini berbahaya,” ungkap Ontot.
“Kebijakan Menteri Keuangan juga berbahaya bagi kelangsungan transformasi ekonomi di daerah. Karena dia tiba-tiba cut (potong,red). Kan mati kita kenanya. Lapangan kerja tertutup, ekonomi masyarakat melemah, daya beli juga melemah,” tegasnya.
Yohanes Ontot mengatakan perencanaan yang diajukan Pemda Sanggau tidak berlebihan. Masih mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Pun demikian dengan estimasi dana transfer daerah. Tetap menyesuaikan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau sudah di-cut (dipotong,red), masalah. Padahal banyak program-program pro rakyat seperti perbaikan jalan, peningkatan, bantuan-bantuan kepada para petani. Untung Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Paolus Hadi orang Sanggau. Jadi agak lebih membantu kita. Kalau tidak ada kan sulit juga kita,” bebernya.
Tak cuma soal kebijakan, Politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritik pernyataan Menteri Purbaya yang menyebut daerah bisa menyimpan uang tak bergerak. Ontot menilai hal tersebut tak masuk akal.
“Menteri Keuangan bilang, saya tahu daerah-daerah bisa menyimpan uang tidak bergerak. Pikir saya bagaimana. Kita mana berani uang negara ini disimpan tidak disalurkan untuk hal-hal produktif. Kan tidak masuk akal,” sesalnya.
Kalau pun ada, lanjut Ontot, tak lantas digeneralisir. Harus ada evaluasi daerah-daerah yang mungkin melakukan hal tersebut.
“Lalu Sanggau pun kena, kan kacau kita ini. Maksud kita jangan digeneralisasikan, tapi dievaluasi lalu di mapping. Mungkin ada daerah seperti itu. Harapan kita Pak Presiden untuk mengambil sebuah keputusan, bukan Menteri Keuangan. Dia (Menkeu,red) menyarankan ke presiden, presiden yang ngomong. Jadi rakyat ini jelas. Ini kan seperti Purbaya jadi presiden,” sesalnya lagi. (Ram)
