Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) yang menjadi andalan pemerintah pusat, belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Sanggau.
Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki menilai dua program andalan Presiden Prabowo terkendala implementasi di lapangan. Meski diakuinya niat dari program tersebut sangat baik dan mulia.
“Yang menjadi persoalan di Kabupaten Sanggau adalah implementasi di lapangan. Ada banyak daerah 3T, daerah-daerah perbatasan bahkan hampir di seluruh desa banyak yang belum mendapat program MBG. Padahal MBG ini sudah berjalan sekitar dua tahun,” kata Hengki ditanya soal refleksi program Asta Cita selama dua tahun berjalan, Selasa (20/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, belum berjalan MBG di desa-desa lebih disebabkan akses infrastruktur. Distribusi MBG ke sekolah-sekolah bakal terkendala.
“Kemantapan infrastruktur di Kabupaten Sanggau ini baru di angka 29.92 persen dari total seluruh jalan kabupaten. Itu di luar jalan non status dan desa. Ini kalau untuk program sangat baik. Mudah-mudahan pak presiden mau mengevaluasi program ini,” katanya
Hengki juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan komite sekolah dalam mengelola MBG. Bahkan untuk daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau, lebih baik MBG diganti dengan uang.
“Di setiap sekolah itu kan ada komite. Itu bisa digunakan. Pertama, makanannya lebih segar. Kedua, orang-orang sekitar dapat diberdayakan. Jadi kerjaan bertambah. Kalau bisa pun untuk daerah 3T MBG diuangkan saja. Asumsikan satu anak itu Rp.300 ribu. Itu lebih praktis dan lebih tepat sasaran. Saya rasa dalam waktu dua atau tiga bulan saja sudah bisa terlaksana di seluruh Kabupaten Sanggau,” terangnya.
Sedangkan untuk program KDKMP, lanjut Hengki, meski fisik gedungnya sudah dibangun, namun belum operasional. Agar dapat berjalan, ia menyarankan KDKMP berkolaborasi dengan BUMN dan BUMD.
“Saran saya itu KDKMP ini bisa berhasil, ketika negara bisa mensubsidi minyak dan gas, pupuk, minyak goreng, dan beras. Nah, bagaimana KDKMP ini bisa berkolaborasi, dari BUMN turun ke BUMD, turun lagi ke KDMP,” kata Hengki.
“Termasuk SPBU yang ada ini. Tidak boleh lagi menjual BBM subsidi. Dari Pertamina ke BUMD ke KDMP melayani BBM bersubsidi. Kalau begitu KDMP bukan hanya berhasil, tapi sangat berhasil. Termasuk dikolaborasikan dengan masyarakat yang memiliki kebun,” tambahnya. (Ram)
