Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau, Didit Richardi mengakui jika instansi yang dipimpinnya masih minim sarana dan prasarana (Sarpras) dalam hal pemadaman kebakaran.
“Kalau untuk perlengkapan pemadaman, termasuk alat pelindung diri (APD) kami siap. Masalahnya untuk pemadaman kami hanya punya pikap, selang, serta pompa. Itu tidak layak untuk melakukan pemadaman. Masih tergantung kepada instansi lain, seperti Bidang Pemadam Kebakaran, TNI/Polri, Manggala Agni,” kata Didit Richardi, Rabu (12/08/2026).
Ia mengatakan, jika terjadi kebakaran dan ada sumber air, BPBD dapat memanfaatkan selang dan pompa yang ada.
“Kalau tidak ada sumber air, kita angkat tangan. Jadi kami minta ke BNPB ini minimal diberi mobil tangki. Kita sudah usulkan. Maksimalkan, harusnya kita punya mobil pemadam seperti yang dimiliki Damkar,” kata dia.
Didit menyebut minimal satu unit. Mengingat BNPB juga barus berbagi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ditambah lagi dengan keterbatasan anggaran.
“Kayaknya ada lampu hijau. Dari APBD sendiri sudah angkat tangan. Anggaran kita sudah terbatas, termasuk penanganan yang operasional. Untuk tahun depan juga kita masih minim. Untuk tahun ini, dianggarkan untuk operasional anggota ada dianggarkan. Tapi kalau Sarpras, kita minim sekali,” terangnya.
Meski minim Sarpras, Didit menegaskan upaya pemadaman merupakan kerja bersama melibatkan banyak unsur. Dari sisi pemerintah pun tak hanya BPBD, tapi juga melibatkan Satpol PP melalui Damkar, Manggala Agni, masyarakat peduli api, TNI/Polri dan Yon TP.
“Namanya pentahelik. Ada pemerintah, masyarakat, media massa, akademisi, dan dunia usaha. Jadi sama-sama. Misalnya ada kebakaran di lingkungan perusahaan, perusahaan bisa ikut memadamkan,” terangnya.
Selain Sarpras, Didit juga mengaku BPBD mengusulkan 45 sumur bor ke BNPB guna mengantisipasi minimnya sumber air. Artinya satu kecamatan minimal tiga sumur bor.
“Salah satu titik sumur bor harus ada kantor Camat. Mudah-mudahan ini keadaan darurat, BNPB juga konsen ke daerah-daerah dan dapat dilakukan dalam waktu dekat,” sebutnya.
Untuk saat ini, lanjut dia, jika terjadi Karhutla dan tak ada sumber air, pihaknya meminta BNPB melalui Gubernur Kalbar untuk melakukan water boombing.
“Kemudian Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui pesawat. Itu caranya. Memang dengan kemarau ini, sumber air susah didapat. Kalau prediksi BMKG itu puncaknya Agustus-September, berakhir Oktober. Jadi elnino ini berakhir Oktober. Namun curah hujan normal itu akan terjadi di Januari,” pungkasnya. (Ram)
