Cornelis Fokus Bahas Anggaran Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI

 

KALIMANTAN TODAY, JAKARTA – Sebagai anggota Komisi XII yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran negara tepat sasaran, dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan.

Sejak pagi, Cornelis terlibat dalam serangkaian pembahasan anggaran yang berfokus pada optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Jadi, rakyat itu harus menjadi subjek dan objek pembangunan sekaligus,” tegas Cornelis, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di wilayah Dapil I Kalimantan Barat yang mencakup Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, serta Kota Pontianak dan Singkawang.

Tugas Komisi XII dan Badan Anggaran

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Oktober 2024, Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Komisi ini bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tugas utama Komisi XII meliputi pembentukan undang-undang, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan pembahasan alokasi anggaran untuk program-program kementerian dan lembaga mitra.

Dalam fungsi anggaran, Komisi XII bertugas mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), serta mengusulkan penyempurnaan Rancangan APBN (RAPBN).

Komisi ini juga mengawasi pelaksanaan APBN dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang relevan dengan lingkup tugasnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Cornelis memiliki peran strategis dalam menyinkronkan alokasi anggaran antar-komisi. Tugas ini menuntut ketelitian dan kemampuan koordinasi lintas sektor untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

Badan Anggaran sendiri merupakan organ penting di DPR yang terdiri dari perwakilan berbagai komisi. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator utama dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama pemerintah. Setiap keputusan di dalamnya akan memengaruhi arah kebijakan fiskal nasional.

Dalam perannya, Cornelis menekankan pentingnya memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan riil di daerah. Ia terus mengawal agar aspirasi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Dapil I, menjadi bagian dari arsitektur anggaran nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Komitmen Cornelis untuk Rakyat

Cornelis, yang mewakili Dapil I Kalimantan Barat, dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam menjalankan amanah legislatif.

Dalam setiap rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja, ia konsisten memperjuangkan agar anggaran negara mendukung pembangunan yang berpihak pada rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan barat Kalimantan Barat.

Fokusnya pada efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN, yang menekankan transparansi dan mendorong program padat karya untuk pertumbuhan ekonomi.

“Anggaran negara harus dikelola dengan cermat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor energi, lingkungan, dan investasi yang menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat,” ujar Cornelis.

Hingga berita ini ditulis, pembahasan anggaran di Komisi XII dan Badan Anggaran masih berlangsung intensif.

Cornelis menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal proses ini untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif demi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Dapil I Kalimantan Barat.

Anggota Banggar DPR-RI Apresiasi sekaligus Soroti Asta Cita Prabowo Subianto

 Cornelis, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, menyampaikan apresiasi terhadap delapan prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Asta Cita. Visi ini, yang menjadi landasan periode pemerintahan 2024–2029, mencakup penguatan ideologi Pancasila, swasembada pangan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemerataan ekonomi.

Cornelis menilai Asta Cita sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam pernyataannya, Cornelis menyoroti pentingnya implementasi yang baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. “Saya mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo melalui Asta Cita, terutama pada program seperti Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada pelaksanaan yang transparan dan merata, khususnya untuk masyarakat di daerah terpencil,” ujarnya.

Cornelis juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan koordinasi antarlembaga untuk memastikan 17 Program Prioritas dan 8 Quick Wins Asta Cita berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya pengawasan anggaran oleh DPR untuk mendukung keadilan dalam distribusi manfaat program, seperti pembangunan infrastruktur pangan dan renovasi sekolah.

Pernyataan ini sejalan dengan tingginya dukungan publik terhadap Asta Cita, sebagaimana ditunjukkan oleh survei Litbang Kompas yang mencatat kepuasan publik sebesar 80,9% terhadap program kesehatan gratis.

Cornelis optimistis, dengan pengawasan ketat dan komitmen bersama, Asta Cita dapat menjadi tonggak kemajuan Indonesia. (Ril/luk)