Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Jumlah desa dan kelurahan yang sudah Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 15 wilayah.
Hal tersebut setelah Kelurahan Tanjung Sekayam dan Desa Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Jumat (23/05/2025) di aula Kantor Camat Kapuas.
Seperti diketahui, Kabupaten Sanggau terdiri dari 163 desa dan enam kelurahan. Artinya desa maupun kelurahan yang telah ODF masih di bawah 10 persen. Terkait hal itu, Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena berjanji akan ada langkah-langkah ke depan untuk menciptakan Sanggau Sehat dan Bersih.
“Kita dari program visi-misi Bupati Sanggau yaitu Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan tentunya ini merupakan sebuah kegiatan yang akan tetap kita lanjutkan. Melalui sosialisasi, tim yang kita bentuk, terutama di sini pelopor utama adalah dari Dinas Kesehatan. Kita terus sosialisasi melalui berbagai jaringan, terutama untuk masyarakat pesisir sungai,” kata Susana kepada awak media.
Ia menjelaskan, ODF tidak hanya soal buang air besar sembarangan, tapi lebih dari itu. Menjaga lingkungan, pengolahan bekas sampah serta sanitasi. Ia bahkan mengaku hal itu masuk dalam program unggulan Bupati-Wakil Bupati Sanggau periode 2025-2030.
“Dengan mewujudkan Sanggau Sehat, tentunya SDM juga tentu sehat. Ke depan IPM Sanggau semakin meningkat. Kesehatan menjadi faktor yang bisa menentukan Kabupaten Sanggau hingga 10 tahun ke depan,” tegasnya.
Terkait sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Susana mengaku telah dibentuk tim yang dikomandoi Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Puskemas. Termasuk melalui dana desa.
“Kita sosialisasikan bahwa standar MCK yang baik. Target dalam lima tahun ini, paling tidak 90 persen sudah ODF.
Pun demikian melalui beberapa program di Dinas Perkimtan dan PUPR, Pemda Sanggau terus dorong untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong perusahaan berperan aktif dalam program ODF melalui dana CSR. Minimal kata Susana, dalam setahun ada dua desa dari setiap kecamatan yang sudah ODF.
“Harapan saya tentu bisa ditingkatkan, melalui dorongan dan dukungan dari dana desa dan CSR untuk beberapa perusahaan, itu wajib nanti. Nanti kita juga akan adakan rapat dengan Kadinkes bagaimana penanganan ODF ini,” kata dia.
“Perusahaan juga harus ikut dalam menyukseskan ODF. Nanti di mana mereka berinvestasi kita serahkan. Harapan kita mereka bisa menangani program ODF terutama untuk MCK,” pungkas politisi Partai Golkar itu. (Ram)
