![](https://www.kalimantantoday.com/wp-content/uploads/2024/12/IMG-20241212-WA0003.jpg)
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Pj. Sekda Sanggau, Aswin Khatib mengungkapkan salah salah satu strategi perecpatan penurunan stunting di Kabupaten Sanggau. Seperti diketahui prevalensi stunting di Sanggau turun hingga 5,9 persen.
“Yakni program bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya mengeliminasi kasus stunting dengan bergotong royong seluruh elemen bangsa mulai dari institusi perusahaan stakeholder dan masyarakat dengan menyasar langsung keluarga berisiko stunting,” ujar Aswin Khatib dalam sambutannya di Rapat Koordinasi III Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kamis (12/12/2024) di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
Ia mengatakan, program BAAS memberikan ruang apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk turut ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Di Kabupaten Sanggau, Program BAAS telah memasuki tahun kedua. Ia berharap seluruh elemen bangsa berperan secara aktif bersama-sama sebagai bapak dan bunda asuh. Melakukan intervensi dan kontribusi untuk memberikan bantuan penanganan stunting berupa pemberian makanan tambahan dan asupan gizi yang tercukupi bagi balita stunting, maupun berisiko stunting sesuai amanah Perpres 72 Tahun 2021.
“Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan berkualitas melalui kerjasama multisektoral di pusat, daerah dan desa,” ujarnya.
Pj Bupati Sanggau menjelaskan, beberapa intervensi spesifik dan sensitif telah on the track, namun perlu ada akselerasi untuk dapat mencapai target akhir tahun 2024.
“Focus point upaya pencapaian layanan spesifik bebas stunting yakni aktif minum tablet tambah darah, ibu hamil teratur periksa kehamilan, cukupi konsumsi protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan dan ekslusif air susu ibu selama enam bulan. Pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting sebagai upaya perbaikan pengukuran dan intervensi atau tata laksana terhadap sasaran yang bermasalah gizi tanpa mempermasalahkan prevalensinya diharapkan untuk terus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya,” terangnya. (Ram)