Menteri ESDM Resmikan BBM Satu Harga Serentak, Bupati Karolin : Kepastian Terhadap Ketersediaan BBM

 

KALIMANTAN TODAY, LANDAK– Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Wahyudi Anas dan Executive General Manager Pertamina Regional Kalimantan Freddy Anwar mengikuti peresmian serentak 17 penyalur BBM 1 harga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Arifin Tasrif secara virtual yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Kuala Behe, kamis (16/09/21).

Peresmian serentak penyaluran BBM 1 harga oleh Menteri ESDM tersebut diresmikan secara terpusat pada SPBU di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus melakukan peresmian pada 17 penyalur BBM 1 harga yang berada di 9 provinsi termasuk penyalur BBM 1 harga yang ada di Kaabupaten Landak.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan daya saing ekonomi masyarkat dapat berjalan apabila biaya transportasinya terjangkau atau murah walaupun secara teori bisnis memberikan keuntungan yang kecil bagi pertamina, tetapi BBM 1 harga tersebut sangat dirasakan manfatnya bagi masyarakat.

“Beberapa hal yang menjadi isu terkait BBM yakni untuk kelancaran suplay sudah baik apalgi dengan adanya SPBU penyalur BBM 1 harga ini. Dengan adanya ini masyarakat mendapatkan kepastian terhadap ketersediaan BBM,” ucap Karolin.

Bupati Karolin menambahkan penyaluran BBM 1 harga ini merupakan kebijakan yang memiliki efek sosial yang sangat besar karena selain dari sisi bisnis, sisi idealisme ada sisi sosial dan masalah sosial yang harus diperhatikan.

“Apapun kebijakan pemerintah pusat dapat dikaji dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala sosial. Semoga program-program pemerintah kedepannya bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,” terang Karolin.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Wahyudi Anas menjelaskan penyaluran BBM 1 harga ini memang ditujukan untuk wilayah daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan dan Terluar dengan target percepatan pembangunan hingga tahun 2024.

“Kami BPH Migas sudah mencatat sisa kemarin yang belum terbangun termasuk Kabupaten Landak ada 4 yang belum terbangun yakni di Kecamatan Menjalin, Menyuke, Meranti dan Sebangki. Ini perlu kerjasama dengan Bupati untuk mempercepat proses tersebut agar selum tahun 2024 ini sudah terbangun,” ungkap Wahyudi. (rls)